Selasa, 20 September 2016

BKPM Pede Realisasi Investasi Tembus 75 Persen di Kuartal III

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan hingga kuartal III 2016 ini investasi yang masuk ke Indonesia mencapai 75 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp 594,8 triliun.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan, hingga Juli lalu, perolehan investasi telah mencapai 50 persen dari target. Dengan tren positif pada investasi, dirinya yakin pada kuartal III ini akan menyentuh angka 75 persen.
  
"Kemarin sampai Juli sudah Rp 289 triliun. Sudah separuh dari pada target Rp 594 triliun. Pada kuartal III ini kita optimis dapat 75 persen, itu minimal dari Rp 594 triliun," ujar dia di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Menurut Azhar, meski ekonomi global masih mengalami perlambatan, hal tersebut tidak berdampak besar pada investasi di Indonesia. Sejumlah sektor investasi yang menunjukkan tren positif adalah industri smelter, CPO, dan baja.

"Kita optimislah, ada ekonomi slow down tapi pengusaha melihat peluang. Kalau bangun (berinvestasi bangun pabrik) sekarang, baru jalan (beroperasi) itu 2-3 tahun ke depan. Dia akan prediksi kejadian mendatang, semua optimis tahun depan optimis. Makanya, kemarin di Surabaya ada baja lapis aluminium, lapis seng itu groundbreaking. Kemudian smelter terus, minyak CPO juga. Properti juga tetap jalan," kata dia.

Azhar menyatakan, dengan adanya perlambatan ekonomi dan turunnya harga komoditas di pasar global, justru menjadi peluang bagi para investor untuk berinvestasi dan membangun pabriknya di Indonesia. Sebab, pada saat ini harga bahan baku dan bahan penunjang seperti mesin-mesin produksi ini lebih murah.

"Jadi sebetulnya saat-saat sekarang slow down ekonomi, harga mesin-mesin sekarang lebih murah. Jadi kalau mau investasi sekarang. Sehingga pada waktu 2-3 tahun lagi mereka produksi," tandas dia.

http://bisnis.liputan6.com/read/2606480/bkpm-pede-realisasi-investasi-tembus-75-persen-di-kuartal-iii

Kamis, 08 September 2016

Semua Izin Usaha di Kemprin Dipindah ke BKPM

Satu demi satu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatukan pengurusan izin usaha yang selama ini tersebar di berbagai kementerian. Terbaru, otoritas penanaman modal ini mendapatkan limpahan pengurusan perizinan dari Kementerian Perindustrian (Kemprin).

Dari Kemprin, BKPM mendapat limpahan pengurusan izin sebanyak 436 izin bidang usaha. Sayangnya, Menteri Perindustrian Saleh Husein tak merinci jenis tersebut. Yang pasti, jumlah itu meliputi semua izin yang ada di Kemprin. "Semua dipusatkan ke BKPM untuk mempermudah investor mendapat izin," kata Saleh, saat acara penyerahan izin ke BKPM, Selasa (16/12).

Kepala BKPM Franky Sibarani, menegaskan, setelah mendapat pelimpahan izin dari kementerian, bakal segera membuat penyederhaan pengurusan izin. Nantinya, BKPM akan membuat pengurusan izin berdasarkan jenis usaha atau sektor industri. Jadi, pelaku industri cukup datang ke satu layanan untuk mengurus semua izin usaha.

Franky menjanjikan, perubahan kebijakan ini bisa mempercepat perizinan. "Selama ini proses perizinan di industri hampir 730 hari berdasarkan prosedur saat ini. Harapannya prosesnya nanti selesai dalam 73 hari," tandas Franky.

Namun, penyederhanaan perizinan ini masih menunggu keputusan dari kementerian bersangkutan. Hingga saat ini BKPM sudah berkoordinasi dengan 18 kementerian teknis dan instansi. Diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

BKPM dan kementerian di atas akan kembali berkoordinasi pada 19 Desember untuk menyatukan semua perizinan di lima kementerian tersebut.

Nantinya, kementerian lain akan diajak untuk memusatkan pengurusan izin di BKPM demi mendukung layanan perizinan satu pintu melalui program terpadu satu pintu (PTSP) nasional mulai 15 Januari 2015. Selama ini, PTSP yang ada di BKPM hanya mengurus dua izin, yakni izin prinsip dan izin usaha.


http://www.kemenperin.go.id/artikel/10688/Semua-Izin-Usaha-di-Kemprin-Dipindah-ke-BKPM

Selasa, 06 September 2016

BKPM Sebut Potensi Investasi Sektor Maritim US$ 1,2 Triliun

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut potensi investasi di sektor maritim mencapai US$1,2 triliun.

Atas potensinya yang besar serta sejalan dengan tujuan mewujudkan visi poros maritim dunia, Indonesia mengundang pemodal Taiwan untuk ikut berpartisipasi dalam investasi di sektor tersebut dalam seminar Prospek Tata Kelola dan Kerja Sama Maritim antara Indonesia dan Taiwan.

"Potensi ekonomi sektor maritim berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) itu sekitar US$1,2 triliun dan itu masih potensi, masih terus meningkat," kata Direktur Perencanaan Investasi Agribisnis dan Sumber Daya Alam BKPM Hanung Harima Rachman di Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Menurut Hanung, potensi investasi yang bisa digarap di sektor maritim bervariasi mulai dari logistik, migas di laut dalam, pengolahan perikanan hingga galangan kapal dan pariwisata.

Taiwan sendiri, lanjut dia, merupakan salah satu pemodal asing yang rutin berinvestasi di Tanah Air. Namun, sektor maritim memang masih belum diminati oleh investor asal wilayah tersebut.

"Investasi Taiwan itu banyak di industri logam, semen dan peralatan elektronik. Memang masih belum banyak investasi di maritim. Maka kali ini diperkenalkan potensi investasi di sektor ini," katanya.

Hanung menambahkan, investasi dari Taiwan penting bagi Indonesia yang tengah menuju fase industrialisasi. Taiwan sendiri, dikenal kuat dalam bidang industri karena memiliki teknologi mumpuni.

"Taiwan ini menarik karena dia kuat di industri, sementara kita kan ingin industrialisasi, juga kuat di teknologi. Jadi cocok sekali karena kita ingin kembangkan maritim dengan basis teknologi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Council on World Affairs (ICWA) Ibrahim Yusuf menilai investasi dari Taiwan potensial digarap karena merupakan salah wilayah yang punya modal besar untuk membantu pembangunan dalam negeri.

Taiwan sendiri, di bawah pemerintahan baru Presiden Tsai Ing-wen tengah memberlakukan kebijakan "southbound" di mana wilayah itu gencar melakukan diversifikasi investasi ke Asia Tenggara.

"Potensi Indonesia yang besar sebagai negara maritim inilah yang mau mereka kembangkan. Indonesia, di sisi lain, juga melihat hal tersebut sebagai upaya meningkatkan investasi," terangnya.


http://finansial.bisnis.com/read/20160906/9/581725/bkpm-potensi-investasi-maritim-us12-triliun