BKPM: Swasta Harus Diajak Bangun Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah diyakini membutuhkan biaya yang sangat besar dan tak melulu sanggup dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa hingga 2019 mendatang, biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur adalah sebesar Rp 5.519,4 triliun.

Dari estimasi tersebut, APBN diperkirakan hanya mampu membiayai sekitar 40 persen atau senilai Rp 2.215,6 triliun.

Hal tersebut masih jauh dari kata cukup untuk menutupinya. Oleh sebab itu, peran swasta dalam berinvestasi dibutuhkan guna memenuhi pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Pemerintah sendiri telah menempuh bermacam cara untuk memacu partisipasi sektor swasta, mulai dari reformasi regulasi seperti pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, diperbolehkannya perusahaan asing untuk ikut pengadaan proyek kerjasama pemerintah swasta tanpa terlebih dahulu mendirikan perusahaan lokal, dan percepatan perizinan di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pemerintah juga membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang memberikan jaminan finansial pemerintah untuk kerjasama proyek pemerintah dengan swasta, serta PT Sarana Multi Infrastruktur yang mendukung dalam penyiapan proyek hingga financial closing.  

Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri dan menarik investor asing masuk ke Indonesia.

Selain memangkas jumlah perizinan yang dibutuhkan dan mempersingkat proses pengajuan perizinan, pemerintah terus mengkaji berbagai kemudahan yang dapat diberikan kepada investor.

"Besarnya pendanaan yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur, peran sektor swasta juga diharapkan semakin meningkat,” jelas Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (26/10/2016).

Proyek infrastruktur, di mata Thomas selain penting untuk dibangun juga mesti membuat masyarakat mendapat manfaat darinya sehingga pembangunan infrastruktur yang begitu masif saat ini tidak sia-sia.

Contohnya dalam proyek jalan tol, bagaimana pengusaha yang ada di sekitar proyek jalan tol bisa memanfaatkan peluang untuk membangun rest area dan pengusaha kecil dapat berperan untuk melakukan aktivitas ekonomi sebagai medium bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan.

Thomas menyampaikan, dengan adanya program tax amnesty, BKPM telah memberikan kemudahan layanan investasi bagi peserta pengampunan pajak.

Peserta pengampunan pajak yang akan menyalurkan dananya melalui penanaman modal di sektor infrastruktur dapat memanfaatkan layanan izin tiga jam dan dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk, percepatan jalur hijau maupun fasilitas tax allowance atau tax holiday.

Investasi swasta untuk proyek-proyek infrastruktur pun cukup besar sepanjang tahun ini.

Data BKPM menunjukkan, dalam periode semester I 2016, realisasi investasi dari sektor infrastruktur mencapai angka Rp 44 triliun yang terdiri dari 790 proyek investasi penanaman modal asing (PMA) dan 494 proyek investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Prospek sektor infrastruktur yang terus meningkat ini merupakan salah satu faktor positif yang menjadi perhatian para calon investor.

"Investor tersebut harus mengetahui terlebih dahulu berbagai proyek infrastruktur yang diproyeksikan pemerintah hingga tahun 2019," tandas Thomas.

http://properti.kompas.com/read/2016/10/27/140000721/bkpm.swasta.harus.diajak.bangun.infrastruktur