Mengenal Izin Prinsip dalam Tahapan Investasi

---

Untuk melakukan investasi di Indonesia, investor perlu mengantongi berbagai izin investasi. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam per undang-undangan di Indonesia, untuk melakukan kegiatan penanaman modal, investor wajib memiliki Izin Prinsip dan perizinan-perizinan lain terkait investasi dari lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Izin-izin ini merupakan paying hokum bagi pemerintah untuk melindungi kegiatan investasi baik bagi investor maupun bagi negara. Semua izin usaha ini harus dipenuhi sebelum investor memulai kegiatan produksi mereka. 

 

Kabar baiknya, para investor yang memanfaatkan layanan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dari lembaga pemerintah non departemen BKPM kini hanya perlumengurus Izin Prinsip saja sebelum memulai konstruksi. Sementara izin-izin terkait investasi lainnya, bisa diurus sambil membangun infrastruktur yang bakal investor gunakan untuk berproduksi. Jika Anda adalah salah satu calon investor, ada baiknya memahami IzinPrinsip yang ada agar dapat menikmati kemudahan investasi tersebut.

Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta, pembuatan NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, izin mengerjakan tenaga asing, dan lain-lain.

Selain untuk investasi baru, terdapat juga Izin Prinsip Perluasan yang diperlukan untuk kepentingan ekspansi perusahaan; Izin Prinsip Perubahan yang harus diurus jika ada perubahan rencana investasi semula atau perubahan realisasi yang ada; serta Izin Prinsip Merger (penggabungan) untuk investor yang ingin memadukan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan.

Khusus untuk kasus Penanaman Modal Asing (PMA), ada salah satu persyaratan dalam mengajukan Izin Prinsip seputar nilai investasi dan permodalan yang harus dipenuhi seperti nilai total investasi adalah di atas Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan serta inventaris—untuk kasus tertentu, bisa kurang dari itu. Nilai modal disetor adalah minimal sebesar Rp 2,5 miliar dari nilai total investasi. Lalu sehubungan dengan penyertaan dalam modal perseroan, masing-masing pemilik saham harus memegang saham minimal senilai Rp 10 juta.

Izin Prinsip yang diberikan kepada investor memiliki jangka waktu atau masa berlaku tertentu. Jangka waktu inilah yang menjadi batasan pembangunan dan konstruksi pabrik yang dilakukan oleh investor. Jika masa berlaku Izin Prinsip sudah berakhir dan ternyata pihak investor belum menyelesaikan izin investasi lainnya atau belum menyelesaikan konstruksi, maka diwajibkan untuk memperpanjang Izin Prinsip yang dimilikinya. Perpanjangan Izin Prinsip ini harus sudah diajukan oleh investor setidaknya 30 hari sebelum masa berlaku habis. Jika perpanjangan diajukan setelah masa berlaku Izin Prinsip habis, maka investor diharuskan untuk membuat Izin Prinsip yang baru dari awal.

http://www.bkpm.go.id/id/artikel/readmore/mengenal-izin-prinsip-dalam-tahapan-investasi