Syarat Mudah Memperoleh Izin Usaha Tetap Dari BKPM

Kewenangan perizinan usaha yang dilakukan oleh BKPM bisa dilihat dari Perka No.22 tahun 1999 maupun Perka No. 32 Tahun-2004. Dalam pasal 13 dan 14 yang tercatat pada UU No.32 telah tercantum bahwa pelayanan administrasi PMA merupakan kewajiban provinsi yang memang berskala provinsi serta kewajiban kota/kabupaten yang memang berskala kota/kabupaten. Nah, dengan adanya Keppres tersebut maka BKPM menjadi tempat pengesahan perizinan investasi negara Indonesia. Dengan demikian, terdapat resentralisasi perizinan khusus investasi dari kepala daerah ke BKPM.

Dalam pelaksanaan izin usaha penanaman modal, terdapat beberapa ketentuan cara berinvestasi dengan baik yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak BKPM. Terdapat beberapa jenis perizinan yang wajib diurus yakni izin perluasan/usaha tetap, izin rencana pengunaan TKA (Tenaga Kerja Asing), izin rekomendasi Visa, izin Perpanjangan TKA, izin fasilitas fiskal, izin fasilitas keringanan/pembebasan pengimporan barang, izin bahan baku atau modal penolong dan sebagainya. Sementara IUT diberikan oleh BKPM sebagai perizinan operasional yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara komersial dalam bidang perdagangan barang maupun jasa atau dalam bidang industri untuk pelaksanaan maupun perizinan persetujuan adanya investasi asing dari PMA ataupun PMDN. Peraturan BKPM sebelumnya menjelaskan tentang banyaknya penanaman modal yang telah tercantum dalam UU Nomor.25 Tahun 2007.

Dimana penggolongan mengenai izin usaha dari pihak PMA ataupun PMDN yakni :

• Perusahaan swasta yang sedang bergerak pada bidang perdagangan umum, barang maupun jasa diberikan IUT sebagai perizinan operasional.
• Perusahaan swasta yang telah bergerak pada bidang perindustrian ataupun prabrikasi diluar pertambangan gas, minyak serta panas bumi diberikan IUT industri untuk perizinan operasional.

Sementara syarat yang dibutuhkan untuk IUT yakni :

• Fotocopy NPWP
• Fotocopy Akte Perubahan dan Notaris
• Fotocopy SK Perubahan dan Kehakiman
• Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
• Fotocopy Domisili
• Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
• Fotocopy UUG (Undang Undang Gangguan)